Oleh : Inggar Saputra (Praktisi Pendidikan dan Kebangsaan)
Bencana alam menjadi wajah yang memang melekat dalam keseharian hidup bangsa Indonesia yang dikelilingi sebagian besar lautan dan cukup dominannya gunung Merapi. Bencana alam mudah terjadi di Indonesia baik bencana geologi (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor) dan bencana hidrometeorologi/iklim (banjir, kekeringan, badai, angin puting beliung, kebakaran hutan). Sebagai realitas sejarah dan fakta keilmuan terkini, kita baru saja menyaksikan bagaimana banjir menerjang beberapa daerah di Sumatera dan Jawa yang “menelan” cukup banyak kerugian baik harta dan jiwa. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNB) sampai 20 Desember 2025, jumlah korban meninggal mencapai 1.090 orang, sebuah angka yang cukup besar dan meninggalkan duka mendalam bagi bumi Indonesia.
Merespons banjir di Sumatera, kita dapat melihat bagaimana kerusakan infrastruktur massif terhadap berbagai bangunan sekolah, pesantren, perkantoran, rumah sakit dan jembatan. Sebanyak 77 lembaga dan 1.960 relawan dari beragam organisasi lokal, nasional dan internasional membuktikan mengatasi bencana merupakan kerja kolektif bangsa Indonesia (Warta Ekonomi, 2025). Pemulihan akibat bencana alam Sumatera harus komprehensif meliputi bagaimana pemulihan bangunan fisik, mentalitas, kesehatan dan beragam kebutuhan lainnya bersifat mendesak. Tentu sangat mengherankan jika ada banyak pernyataan kontraproduktif seperti misalnya pernyataan pejabat yang menilai bantuan internasional jumlahnya “tidak seberapa” dan berpotensi meremehkan bantuan pemerintah itu sendiri. Muncul juga “framing” media yang sibuk mempertentangkan bantuan influencer yang berhadapan dengan bantuan dari negara itu sendiri.
Dalam perspektif kebencanaan, kita memang melihat bagaimana sulit dipungkiri bagaimana alam bekerja dengan sistem terbaiknya dalam memulihkan bumi. Adanya bencana yang dipengaruhi hujan deras di beberapa kota menyebabkan banjir merupakan cara alama menegur keras manusia yang serakah dalam mengeksploitasi alam. Kondisi banjir yang membawa banyak kayu ikut terseret arus air membuktikan bagaimana penebangan hutan berjalan tanpa kendali dan pengawasan ketat negara. Sangat mudah sekali negara memberikan izin penebangan kepada pihak swasta atas dasar insentif ekonomi yang berasaskan simbiosis mutualisme, kebijakan segelintir orang ini ternyata merusak alam dan berperan membunuh banyak manusia di Indonesia.
Di titik inilah, kita perlu melihat bagaimana kebijakan pemerintah ke depan agar memperketat pemberian izin penebangan hutan, sehingga setiap pohon yang tumbang jangan sampai mengancam ekosistem manusia dan makhluk hidup di sekitarnya. Pemberian izin penebangan harus diperketat agar masa depan umat manusia dan bumi itu sendiri tidak semakin terancam, sebab kerusakan alam baik pembakaran hutan dan penebangan pohon secara massif selain mendorong terjadinya bencana alam juga berpotensi merusak bumi dengan menipisnya lapisan oksigen. Tentu usaha menyelamatkan alam jangan berhenti di tingkat janji, tetapi bagaimana perlu adanya edukasi kepada masyarakat, apresiasi terhadap kelompok peduli alam, dan hukuman keras terhadap perusak alam Indonesia. Kita menantikan ke depan bagaimana political will negara dalam menyelamatkan alam untuk kesejahteraan hidup dan masa depan umat manusia.
Selain menantikan keseriusan pemerintah mengatasi kerusakan alam, kita juga perlu menuntut sejauhmana kepekaan pemerintah dalam mengatasi bencana. Soal bantuan baik sembako, janji pembangunan rumah dan lainnya kita tidak meragukan komitmen pemerintah. Selain bantuan fisik, kita juga perlu melihat kepekaan pemerintah terhadap kondisi sosial-psikologis masyarakat bencana yang membutuhkan ketenangan dan keteduhan dalam berkomentar di media. Adanya pandangan pejabat negara yang terkesan meremehkan dengan menyebut “Kondisi bencana alam di Sumatera hanya mencekam di media sosial” membuktikan lemahnya kepekaan dalam melihat langsung kondisi kerusakan bencana alam di Sumatera. Kondisi ini semakin mendapatkan stigma negatif dengan adanya pejabat yang sibuk pencitraan dengan mengangkat beras, seolah-olah berjalan paling terdepan dalam mengatasi bencana alam Sumatera. Lemahnya komunikasi publik ini memang layak ditegur Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto bahwa jangan sampai ada kesan pejabat negara datang ke lokasi bencana sekedar wisata bencana, sibuk berfoto dan pencitraan saja.
Bencana alam di sejumlah daerah baik Sumatera dan Jawa mengajarkan kita bagaimana perlu ada upaya serius menciptakan pemahaman masyarakat, pejabat negara dan pelaku usaha mengenai pentingnya keseimbangan alam. Kita tinggal dan menghidupkan bumi tidak sendirian, ada beragam ekosistem alam yang diciptakan Tuhan sehingga para makhluk hidup tersebut dapat memakmurkan bumi ini. Penyakit serakahnomics manusia harus dikendalikan sehingga nafsu serakah jangan sampai menciptakan gelombang bencana alam berikutnya dan mengancam masa depan umat manusia itu sendiri. Selain kesadaran keseimbangan Tuhan, manusia dan alam, bencana alam di Indonesia mengajarkan kita untuk mendorong kepekaan sosial-psikologis, dimana masyarakat yang terkena bencana alam bukan objek wisata, tetapi korban akibat keserakahan dan kebodohan segelintir manusia di Indonesia. Adanya komentar pejabat negara dan tokoh bangsa yang meneduhkan dan peran aktif media sebagai penyalur informasi bencana sangat dibutuhkan, sebab kerja mengatasi bencana alam merupakan kerja panjang, kolektif dan berkelanjutan.
No responses yet